Tugas 8 (Hukum dan Etika Bisnis)

                    PAJAK DAN HUKUM PERPAJAKAN DALAM BISNIS

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektifuntuk mencapai kesejahteraan umum.

Pajak mempunyai 4 fungsi yaitu:
1. Fungsi anggaran (budgetair)
Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya.
2. Fungsi mengatur (regulerend)
Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak.Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

3. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

A. Subjek pajak

Subjek pajak adalah istilah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk perorangan (pribadi) atau organisasi (kelompok) berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. berikut yang termasuk subjek pajak antara lain:

1. Subjek pajak

Subjek pajak adalah istilah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk perorangan (pribadi) atau organisasi (kelompok) berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

2. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Subjek PPN adalah Pengusaha Kena Pajak, yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

3. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Yang menjadi Subjek pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata – nyata mempunyai status hak atas bumi dan bangunan, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak.

4. Subjek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Subjek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak BPHTB menurut Undang-Undang BPHTB.

B. Objek Pajak

Dalam perpajakan, yang dimaksud dengan objek pajak yaitu apa-apa yang dikenakan pajak. Mengingat penting dan strategisnya objek pajak dalam perpajakan, baik hukum maupun akuntansi, sehingga dalam UU perpajakan Indonesia dengan tegas. Yang termasuk objek pajak antara lain:

1. Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2. Objek Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu jenis pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Meterai (BM) dan Bea Perolehan Hak Tas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB). PBB adalah termasuk jenis pajak objektif, di mana yang lebih ditekankan dalam pengenaan pajak ini adalah pada objeknya.

3. Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Yang termasuk  Objek BPTHB adalah hak atas tanah dan bangunan.

4. Objek Bea Meterai

Objek Bea Materai menurut Undang-Undang No.13 tahun 1985 adalah DOKUMEN (kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan). Sedangkan subjek Bea Materai adalah orang pribadi yang membuat atau badan yang memerlukan surat atau dokumen.

Kaitan pajak dengan bisnis

Pengusaha akan menjadikan pajak sebagai realitas bisnis yang tidak bisa dihindari. Setiap transaksi yang melibatkan uang, barang atau jasa selalu harus dikaji aspek perpajakannya. Dalam prakteknya tidak jarang pajak menjadi beban yang sangat signifikan dalam bisnis. Hal ini disebabkan adanya berbagai macam sanksi perpajakan baik berupa bunga, denda, maupun kenaikan. Apalagi kalau pajak-pajak yang tidak terbayar tersebut telah terakumulasi untuk beberapa tahun sekaligus. Proses penetapan pajak tersebut biasanya melalui pemeriksaan ini bertujuan untuk menguji kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dijalankan oleh wajib pajak. Bagi masyarakat bisnis, pemeriksaan pajak merupakan ajang pembuktian bahwa wajib pajak telah melakukan kewajiban pajaknya dengan baik dan benar. Jadi secara mikro, pajak berpengaruh langsung kepada besarnya laba/rugi yang diperoleh wajib pajak karena setiap aliran uang, barang maupun jasa.

Tax Amnesty

Tax Amnesty atau amnesti pajak merupakan pengampunan atau pengurangan pajak terhadap properti yang dimiliki oleh perusahaan yang akan segera diatur dalam UU Pengampunan Nasional. Hal-hal yang berkaitan dengan draft UU tersebut dikatakan jika pengampunan pajak adalah penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, penghapusan sanksi pidana pada bidang perpajakan, maupun sanksi pidana tertentu yang diharuskan membayar dengan uang tebusan. Pengampunan pajak ini objeknya bukan hanya yang disimpan di luar negeri, tetapi juga yang berasal dari dalam negeri yang laporannya tidak diberikan secara benar.

Kebijakan Tax Amnesty

Pada tax amnesty ini terdapat beberapa kebijakan pengampunan atau amnesti yang berbeda yang dibagi dalam 3 periode. Pada periode pertama jika periode pelaporan Oktober sampai dengan Desember 2015 maka tarif yang dikenakan dari keseluruhan harta wajib adalah sebesar 3%. Jika periode pajak yang dilaporkan bulan Januari-Juni 2016 maka tarif yang dikenakan sebanyak 5% dan untuk periode Juli-Desember 2016 akan dikenakan pajak sebesar 8%.

Daftar Pustaka

Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Jakarta : Andi

Purwono, Herry. 2010. Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi pajak. Jakarta : Erlangga

Soemitro, Rochmat. 1992. Pengantar Singakat Hukum Pajak.  Bandung : PT Eresco

Hasil Diskusi

Bagaimana sistem pajak pada bisnis online?

2.   Siapa yang menentukan pajak di sebuah restoran?

3.   Menurut kalian bagaimanakah sistem perpajakan di Indonesia?

Jawaban

1.   Sistem perpajakan bisnis dengan sistem online sama dengan sistem pajak dalam bisnis biasa. Namun banyak dari pembisnis online yang belum mendaftarkan usahannya pada pemerintah sehingga belum dikenakan pajak. Pembayaran pajak pada pengusaha online dapat dibayarkan secara langsung ke kantor pajak atau melalui kantor pos dan bank.

2.   Pajak dalam sebuah restoran telah diatur oleh pemerintah daerah dimana setiap daerah atau wilayah memiliki perbedaan dalam pemungutan pajak mulai dari 20-30%. Sehingga dari beberapa restoran memiliki perbedaan dalam pembayaran pajak.

3.   Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Self Asessment System atau sistem wajib pajak yang artinya seorang wajib pajak yang menentukan, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang diberikan kepada fiskus. Pemberian tanggung jawab secara penuh diberikan kepada wajib pajak untuk bertindak secara aktif dan jujur dalam pemberian pajak. Namun masyarakat Indonesia saat ini belum menerapkan sistem tersebut dengan baik, dimana masyarakat belum memiliki kesadaran secara penuh dalam membayar pajak, hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai pentingnya dalam membayar pajak. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi oleh pemerintah agar masyarakat dapat menerapkan sistem perpajakan dengan baik.